oleh

Soal Macet di Depok, Pak Wali Tidak Hanya Jago Nyanyi Tapi Juga Bisa Kasih Soluis

SiaranJabodetabek.com – Sampeyan boleh saja tidak setuju, atau bahkan menganggap kebijakan pemkot Depok yang akan memasang lagu di lampu merah adalah suatu kekonyolan. Tapi rasanya tidak adil jika sampeyan serta-merta menganggap bahwa apa yang dilakukan pemkot Depok salah semua. Seolah-olah kemacetan yang begitu semrawut sama sekali diabaikan dan tidak ditangani. Sebaiknya dinginkan dulu kepala sampeyan.

Coba sampeyan lihat kenyataan pahit ini. Bahwa masalah kemacetan bukan hanya terjadi di Depok saja. Kalau rajin keliling ke kota-kota di Indonesia, kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas dapat dengan mudah sampeyan jumpai. Tak usah jauh-jauh, di kawasan tetangga Depok seperti Tangerang, Bekasi, Bogor, bahkan Jakarta, kemacetan adalah hal yang lumrah. Di Jabodetabek, kalau dihitung total kerugian akibat kemacetan bisa mencapai Rp 65 triliun dalam setahun. Angka yang sangat besar, bukan?

Masalah kemacetan tidak lepas dari kegagalan pemerintah Orde Baru yang menggenjot urbanisasi habis-habisan tetapi tidak mampu menghadirkan sistem transportasi publik yang baik. Ya hasilnya dapat dilihat hari ini. Aksesibilitas masyarakat di Jabodetabek terhadap transportasi publik hanya 16 persen. Wajar saja jika mobilitas masyarakat sangat bergantung pada kendaraan pribadi, karena hanya ini pilihan mereka. Saat pertumbuhan kendaraan semakin tak terkendali, maka wajar kemacetan akan muncul. Kalau dibiarkan ya macetnya semakin parah.

Lalu, apakah kota Depok dengan segala tuduhan absurditasnya tidak melakukan apa-apa sebagai solusi atas kemacetan? Kalau sampeyan menganggap demikian, sampeyan sudah salah besar. Pemkot Depok melalui dinas perhubungan sudah menyiapkan rencana jangka pendek dan jangka panjang tidak hanya untuk mengatasi kemacetan, lebih dari itu, menyiapkan transportasi umum yang memadai bagi masyarakat.

Mari kita lihat dari rencana jangka panjang terlebih dahulu. Karena saya yakin masih banyak yang belum tahu kalau pemerintah pusat sudah menyiapkan perpres nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. Biar gampang kita sebut saja RITJ. Dalam RITJ, direncanakan hingga 2029 mendatang, sistem transportasi di Jabodetabek akan terintegrasi satu sama lain. Bukan hanya transportasi massal saja, melainkan juga transportasi skala kecil seperti bus-bus menengah, bahkan angkot. Ditargetkan jarak akses jalan kaki ke angkutan umum adalah maksimal 500 meter, termasuk perpindahan antar moda dalam satu kali perjalanan hanya tiga kali.

Kalau ini berhasil, akan menjadi insentif yang besar bagi masyarakat untuk mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum.

Depok tentu saja sudah menyiapkan rencana untuk mewujudkan hal itu. Dalam hal pengembangan sistem angkutan umum saja, pemkot sedang membangun terminal terpadu yang bernama Depok Metro Stater. Tidak hanya itu, pemkot juga sedang mengembangkan terminal Jatijajar. Perlu kita pahami bahwa pengembangan terminal ini sangat penting sebagai simpul transportasi massal. Karena nantinya dari simpul-simpul ini, termasuk stasiun kereta api yang ada di Depok akan dikembangkan menjadi kawasan Transit Oriented Development (TOD).

Kalau sampeyan belum tahu TOD, konsep sederhananya begini: memanfaatkan ruang di sekitar simpul transportasi massal dengan kawasan residensi dan komersial sehingga akses ke transportasi publik akan lebih maksimal. Sebagaimana amanat RITJ, simpul TOD ini akan memiliki fasilitas pejalan kaki dan fasilitas parkir pindah moda (park and ride). Bisa dibilang ini solusi jalan tengah bagi masyarakat yang sudah terlanjur bergantung pada kendaraan pribadi untuk memarkirkan kendaraannya dan berpindah ke transportasi umum. Di Depok, akan ada lima kawasan TOD yang representatif dengan kondisi demografi kota, yaitu Depok Baru (Depok Metro Stater), Cinere, Pondok Cina, Jatijajar, dan Citayam.

Tidak hanya itu, pemkot Depok juga sedang mengusulkan untuk mengoperasionalisasikan BRT dari segi angkutan berbasis jalan, dan LRT yang berbasis rel. Kalau sampeyan tidak tahu BRT dan LRT, ya googling saja. Gitu aja kok repot.

FYI, BRT ini akan beroperasi di wilayah-wilayah representatif yang tidak hanya di Margonda saja, melainkan juga di Cinere (ujung barat) dan juga Jatijajar (ujung timur). Bayangkan, nanti bus-bus besar seperti Transjakarta akan beroperasi juga di wilayah Depok yang bahkan selama ini belum pernah terjamah dengan baik. Demikian pula proyek LRT yang sedang dikembangkan pemerintah pusat, pemkot Depok juga mengusulkan LRT koridor Harjamukti hingga Pondok Cina.

Lho kok hanya transportasi massal? Jangan salah, tahun 2020 besok, pemkot Depok juga akan memulai proses pembenahan dan mengubah rute (rerouting) trayek bus-bus kecil seperti angkot. Pembenahan angkot ini sangat penting mengingat hanya angkot yang dapat menjangkau jalan-jalan sempit yang didominasi wilayah pemukiman. Angkot-angkot ini akan difungsikan sebagai pengumpan (feeder) untuk mengantarkan warga ke simpul-simpul transportasi massal.

Kalau sesuai RITJ, harusnya problem lawas angkot yang sering ngetem dan ugal-ugalan ini akan teratasi karena pengelolaannya akan terintegrasi alias dikomandoi langsung oleh pemerintah daerah. Kalau sudah dipegang pemkot, sangat mungkin angkot-angkot ini jadi nyaman, aman, dan yang pasti on time. Sebab, selama ini pembenahan sangat susah dilakukan mengingat pengelolaan angkot dipegang oleh pengusaha yang berbeda-beda dan mereka saling bersaing secara tidak sehat.

Nah, sudah mulai kebayang kan? Tak jauh sampeyan keluar rumah, sampeyan bisa naik angkot yang aman dan nyaman mengantarkan sampeyan ke terminal atau stasiun. Sampeyan bisa menikmati BRT, begitu pun bisa juga naik LRT dan KRL. Kalau sampeyan masih ngotot pakai kendaraan pribadi bisa memarkirkannya di simpul-simpul transportasi massal yang ada. Kan sudah ada fasilitasnya.

Apalagi kalau sudah terintegrasi sempurna, pengenaan tarif akan lebih murah karena sistemnya bersifat one ticket. Sampeyan seharusnya cukup menyimpan sepeda motor atau mobil di garasi rumah masing-masing. Kalau ini berjalan lancar, harusnya tidak perlu lagi nesu-nesu hingga stres berat karena macet. Yah, namanya juga jangka panjang.

Cukup, sekarang beralih ke solusi jangka pendek. Saya haqqul yakin sampeyan pasti tahu Jotram atau Joyful Traffic Management yang sedang viral itu. Atau jangan-jangan sampeyan cuma tahu lagu “hati-hati di jalan” yang dibintangi langsung oleh pak walikota sendiri.

Sampeyan harus tahu bahwa lagu yang sedang sampeyan olok-olok itu adalah bagian kecil dari konsep Jotram yang merupakan solusi jangka pendek pemkot Depok dalam mengatasi kemacetan. Tahun 2019 ini ada beberapa tindakan taktis yang akan dilakukan pemkot Depok di titik kemacetan parah.

Pertama, optimalisasi Sistem Satu Arah (SSA) yang ada di jalan Dewi Sartika, jalan Nusantara, dan jalan Arif Rahman Hakim. Kalau sampeyan warga Depok tentu tidak asing dengan kondisi SSA itu. Tapi sampeyan harus tahu bahwa dalam waktu dekat ini, rekayasa lalu lintas yang akan disiapkan bukan lagi seperti SSA, melainkan contra flow system yang berlaku secara full day. Dengan rata-rata volume kendaraan 2200-an per jam, sistem baru ini akan memangkas waktu tempuh hingga 127 detik per kilometer.

Ada juga kanalisasi pada separatator jalur lambat, dan juga yang penting untuk mengurai kemacetan, pemkot Depok akan membangun underpass di jalan Dewi Sartika dan Citayam. Selain itu, di sekitar Margonda juga akan segera diterapkan sistem ganjil-genap; sebuah solusi jangka pendek yang cukup efektif untuk mengurai kemacetan.

Kedua, kalau sampeyan melihat mas-mas ojol yang ngetem tidak beraturan di badan jalan sering membuat macet, oleh pemkot nantinya akan dibangun shelter ojol di beberapa titik. Kalau semua ojol ini terkumpul di titik-titik shelter yang sudah di siapkan pemkot Depok, tentu saja akan mengurangi kemacetan. Bahkan satu hal yang menurut saya menarik, pemkot Depok akan menyediakan bis commuter sepanjang simpang UI hingga balaikota untuk memudahkan mobilisasi warga.

Sampeyan mungkin bertanya, kok hanya di sekitar Margonda saja? Sebagai solusi jangka pendek, jelas saja ini menjadi prioritas. Karena memang di sana titik terparahnya. Lagi pula solusi jangka panjang pemkot Depok yang saya paparkan di atas sudah menggambarkan pengembangan transportasi yang merata di seluruh wilayah Depok. Kalau itu berhasil, bisa menjadi instentif yang besar untuk mengurangi kemacetan.

Nah, solusi jangka panjang dan pendek terhadap kemacetan dan juga transportasi umum dari pemkot Depok saya pikir sudah cukup terjelaskan. Sampeyan boleh mengkritisinya, tapi sampeyan harus adil sejak dalam pikiran. Jangan sampai karena sampeyan membenci partai tertentu yang sudah lama menguasai Depok, sampeyan tidak bisa bersikap proporsional terhadap kemajuan dan kekurangan kebijakan kota yang sudah dilakukan.

Dari situlah saya pikir pak walikota tidak hanya jago nyanyi, tapi ternyata bisa juga merencanakan solusi atas masalah yang dialami warganya sendiri. Sampai sini paham?

Salam,

Mas Teguh

Warga Depok