siaranjabodetabek.com, Depok – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian, mengikuti rapat koordinasi terkait penangan Covid-19 dengan Pemerintah Kota Depok di Gedung Balaikota Depok.
Mendagri disambut Walikota Depok, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok jajaran Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Tiba sekira pukul 15.00 WIB, Mendagri langsung menggelar rapat koordinasi terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga PPKM Level 4 di Kota Depok.
Sekira dua jam berlangsung, Mendagri Tito Karnavian pun keluar dan memberikan keterangan, halaman kantor Balaikota Depok.
“Hari ini saya melaksanakan kunjungan ke Kabupaten Bekasi dan Kota Depok. Kita membahas mengenai masalah pengendalian Covid-19, mulai dari PPKM, treatment, bed occupancy ratio (BOR),” kata Tito didampingi Walikota Depok Jumat (23/7/2021) di konferensi persnya.
“Kemudian juga masalah percepatan vaksinasi dan masalah bansos bagi masyarakat yang terdampak pandemi dan PPKM, tentunya masalah dukungan anggarannya,” ujar Tito.
Mendagri menuturkan, Bekasi dan Kota Depok menjadi atensi bagi pihaknya lantaran sejumlah faktor. Pertama, musabab kedua Daerah ini merupakan Daerah penyangga Ibu Kota DKI Jakarta.
“Yang pertama Bekasi dan Depok ini masuk Daerah aglomerasi megapolitan, Daerah penyangga Ibu Kota,” paparnya.
Semenatara Ibu Kota tempat yang tinggi angka kasusnya, dan ini bisa timbal balik dengan Daerah sekitarnya, terutama Bekasi, Depok, dan Tangerang, selanjutnya akan ke Tangerang nanti.
“Tiga Daerah itu Penanganan pandemi Covid-19 akan menunjang pengendalian Covid-19 di Ibu Kota, dan sebaliknya kalau kurang terkendali di Daerah pinggiran ini, akan berpengaruh di pengendalian Ibu Kota,” timpalnya lagi.
Faktor kedua, adalah karena Kota Depok, Bekasi, dan juga Karawang, merupakan Daerah penyumbang kasus tertinggi di Jawa Barat.
“Jawa Barat, kontributor penyumbang kasus yang cukup tinggi yaitu di Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan karawang, oleh karena itu menjadi atensi bagi kita,” jelasnya.
Tito menambahkan, Perlu ada upaya penguatan kesehatan terutama treatment, BOR tadi.
“Diskusi kita secara detail, terus percepatan vaksinasi, termasuk bagaimana membuat sistem penyuntikan yang berbasis kampung misalnya bekerjasama dengan TNI Polri, disamping pusat vaksinasi massal,” pungkasnya. (adi).
