JAKARTA- Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 akan berfokus pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural sebagai landasan menuju transformasi ekonomi Indonesia.
“Telah disepakati tema RKP 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis, (29/04).
Suharso menuturkan pemulihan ekonomi ditopang oleh dua hal yakni pemulihan daya beli dan usaha serta diversifikasi ekonomi.
Ia menjabarkan pemulihan daya beli dan usaha didukung oleh penuntasan krisis kesehatan, pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, percepatan pembangunan infrastruktur padat karya, serta program khusus.
Kemudian diversifikasi ekonomi yang terdiri dari peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, serta peningkatan pemerataan infrastruktur dan kualitas pelayanan digital.
Sedangkan reformasi struktural, lanjut Suharso, terdiri dari reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan, dan reformasi peningkatan kualita sumber daya manusia dan perlindungan sosial.
“Berbagai upaya ini dilakukan secara terpadu untuk menciptakan transformasi ekonomi Indonesia,” ujar Suharso.
Lanjutnya, Suharso menyebutkan fokus pemulihan ekonomi dan reformasi struktural mencakup sepuluh sektor yakni industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi perlindungan sosial, reformasi pendidikan dan keterampilan, dan reformasi kesehatan.
Adapun sasaran pembangunan RKP 2022 difokuskan pada 6 hal. Pertama, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 – 6 persen, lalu indeks pembangunan manusia mencapai nilai 73,44 – 73,48, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,5 – 6,2 persen, kemudian tingkat kematian menjadi 8,5 – 9,0 persen, rasio gini dengan nilai 0,376 – 0,378, dan penurunan emisi gas rumah kaca 26,8 – 27,1 persen.
“Saya punya sedikit penekanan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca karena kita jauh dari target dan semoga kita mempercepatnya,” ujar Suharso.
Dengan hal itu, Suharso menekankan pentingnya sinergi rencana pembangunan antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Tidak hanya itu, dalam RKP 2022 juga diharapkan tidak hanya menampilkan pendanaan yang tidak hanya bersumber dari APBN, tetapi dari sumber lainnya seperti BUMN dan swasta.
