siaranjabodetabek.com, Depok – Wakil Menteri ATR/BPN, Surya Tjandra didampingi Kepala Kanwil BPN Jawa Barat, Dulu Agung Dermawan dan Kepala BPN Kota Depok, Ery Juliani Pasoreh di kantor Balaikota Depok. Mencuatnya informasi dan pemberitaan kasus dugaan pungutan liar (pungli) atau korupsi baik dalam kegiatan Pendataan Tanah Secara Sistematis Lengkap (PTSL), pembuatan sertifikat tanah maupun pembebasan lahan kepentingan pembangunan jalan tol dan lain khususnya jalan tol serta lain harus dilengkapi dengan bukti lengkap.
“Saya tegaskan dan minta seluruh lapisan masyarakat jika memiliki bukti lengkap adanya permainan di salah satu Program Strategis Nasional (PSN) seperti kegiatan PTSL atau pembebasan jalan tol yang dilakukan oknum di jajaran petugas Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) hendaknya dilaporkan langsung,” tegas Wakil Menteri ATR/BPN, Surya Tjandra di Balaikota Depok, Senin (1/11/2021).
Wakil Mentri BPN Dr.Surya Tjandra,S.H.LL.M, mengatakan kunjungan ini silahturahmi dengan Walikota Depok membahas kerja bpn dan penataan ruang. Selain itu wamen juga menanggapi tentang adanya pungli di bpn, kalau ada pungli ajukan berserta buktinya.
“Kita silahturahmi dengan pak Wali terkait macem macem kerja bpn ada pendaftaran sistematik lengkap pengadaan tanah dan penataan ruang,” ujarnya.
Penegasan Wakil Menteri ART/BPN, Surya Tjandra disampaikan usai bertemu dan bersilahturahmi dengan Walikota Depok Mohammad Idris disaksikan Kepala Kanwil BPN Jawa Barat, Dulu Agung Dermawan dan Kepala BPN Kota Depok, Ery Juliani Pasoreh di kantor Balaikota Depok.
Seluruh jajaran ART/BPN di Indonesia untuk memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat dan jangan coba coba menyalahi aturan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Dia berharap masyarakat atau warga yang merasa dirugikan oleh pelayanan ART/BPN hendaknya melaporkan dengan membawa bukti lengkap dan benar
“Nanti kita buka aja nanti secara transparan yang penting ada buktinya laporin kasih ke kita buktinya juga yang laporannya salah kita akan permasalahkan secara hukum,” tambahnya
Wamen juga menyampaikan harus ada keterbukaan supaya semua proses di buka dan wamen mengatakan sudah sepakat dengan pak wali kota.
“Semua proses dibuka mohon tolong di kawal terus aja dan saya juga sudah sepakat ya dengan pak wali kota dan supaya laporan masyarakat jadi masukan juga ya kawasan depok lagi dalam masa berkembang,” tuturnya. (*Adi).
