Siaranjabodetabek – Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok menerima aspirasi masyarakat terkait pengelolaan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang menjadi kewajiban pengembang perumahan dan telah diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Kejari Depok menegaskan bahwa setiap penanganan perkara, termasuk dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan persoalan tersebut, akan dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum.
Aspirasi tersebut disampaikan masyarakat melalui kegiatan mimbar bebas pada Senin (16/11/2026). Dalam kesempatan itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok, Guntur Gani Prakoso, bersama Kepala Subseksi II Muhammad Bagas Anggit Dwi Prakoso, mewakili Kepala Kejari Depok Arif Budiman untuk menemui langsung massa aksi.
Meski kegiatan berlangsung di tengah guyuran hujan, perwakilan Kejari Depok tetap hadir dan menyambut baik partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Guntur mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai bentuk keterlibatan publik dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penanganan dugaan tindak pidana korupsi.
Ia menyampaikan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi proses penegakan hukum, termasuk dengan menyampaikan aspirasi secara terbuka.
Menurut Guntur, setiap perkara harus ditangani secara cermat dengan memperhatikan kelengkapan aspek formil maupun materiil. Proses tersebut juga harus mengacu pada peraturan perundang-undangan serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Kejari Depok berharap penanganan perkara yang dilakukan secara profesional dan berintegritas dapat memberikan kejelasan bagi seluruh pihak. Dengan demikian, setiap persoalan dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat.









