Sidang Gugatan Undang-undang Kesehatan, MK Tolak Seluruh Gugatan Pemohon

- Penulis Berita

Jumat, 1 Maret 2024 - 09:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Siaranjabodetabek.com – Mahkamah Konstitusi (MK) Kamis 29 Februari menggelar sidang putusan perkara No 130/PUU-XXI/2023 tentang pengujian formil Undang- Undang No 17/2023 tentang Kesehatan.

Dalam amar putusan MK menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pemohon. Menurut hakim apa yang diajukan pemohon bahwa pembuatan Undang-undang Nomor 17/2023 tidak melibatkan partisipasi stakeholder dunia kesehatan tidak terbukti. Dari 9 (sembilan) hakim MK 4 (empat) menyatakan dissenting opinion.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Adib Khumaidi menyatakan, menghormati keputusan MK.

“Ini adalah proses konstitusi yang kita ambil dalam suatu permasalahan terkait UU Kesehatan. Kami menghormati keputusan MK dan kami juga berterima kasih atas dukungan semuanya,” ujar Adib, Kamis (29/2/2024)

Lebih lanjut Adib menambah, sebagai warga negara kami akan melanjutkan proses pengajuan uji materi.

“Ini adalah sebagian upaya kami semua yang mewadahi seluruh anggota Sekber yang berkepentingan berkaitan dengan permasalahan kesehatan rakyat,” imbuhnya

Sebagaimana diketahui, gugatan dilayangkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Kelima penggugat bernaung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) Organisasi Profesi Kesehatan.

Alasan permohonan, para Pemohon menilai UU Kesehatan mengalami cacat formil. Hal ini karena tidak ikut sertanya DPD dalam pembahasan RUU Kesehatan dan tidak adanya pertimbangan DPD dalam pembuatan UU Kesehatan, serta tidak sesuai dengan prosedur pembuatan norma sebagaimana ditentukan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945.

Oleh karena itu, dalam petitum, para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan UU Kesehatan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

 

Berita Terkait

Warga Sampaikan Aspirasi soal Lahan TPU, Kejari Depok Tekankan Proses Hukum Sesuai Aturan
Dari Persahabatan Menjadi Pengabdian, Inilah Perjalanan 20 Tahun Yayasan Kemuning
PT AMBPI Perkuat Kedekatan dengan Pelanggan melalui AMazing Build Fest #2 di MARGOCITY
RusunPreneur, Bantu Warga Naik Kelas Lewat Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital
Tinjau Renovasi SDN Depok Baru 8, Supian Suri Dorong Fasilitas Pendidikan Inklusif
DOS Depok Kembali Dibuka, Warga Antusias Serbu Fasilitas yang Tersedia
PT Mustika Ratu Tbk bawa Kepedulian dan Dukungan Pendidikan Untuk Anak-ana Manggarai NTT
Warisan Jamu Nusantara Dibawa ke Pasar Modern, Mustika Ratu Andalkan Inovasi

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 19:14 WIB

SMK JAKARTA RAYA 3 Gelar Kunjungan Industri ke Sukabumi Tahun 2026 Bersama Dirgantara AIA Tour Travel Depok

Jumat, 13 November 2026 - 19:30 WIB

LKSA Primago Kerjasama Dengan Fatijja Qur’an Dalam Program Distribusi dan Gerakan Wakaf Alqur’an Bagi Lembaga Pendidikan Islam & Pesantren di Indonesia

Jumat, 13 November 2026 - 18:42 WIB

MIS Raudlatul Athfal Bogor Gelar Kegiatan Field Trip Ke Bandung Tahun 2026 Bersama Dirgantara AIA Tour Travel Depok

Jumat, 13 November 2026 - 18:41 WIB

Primago Consulting Depok Gandeng Fatijja Qur’an Dalam Program Branding Lembaga Pendidikan Islam & Pesantren di Indonesia

Selasa, 10 November 2026 - 16:51 WIB

SMP MUMTAZA ISLAMIC SCHOOL GELAR KEGIATAN PERKEMAHAN JUM’AT & SABTU (PERJUSA) TAHUN 2026 BERSAMA DIRGANTARA OUTBOND TRAINING

Selasa, 10 November 2026 - 14:40 WIB

Rektor UBSI, Prof Wahyudi Tekankan Pentingnya Investasi Pendidikan

Senin, 9 November 2026 - 18:16 WIB

Komunitas Seni Tim Ilustrasi Depok Buka Kelas Pantomim di Sawangan Depok!

Senin, 9 November 2026 - 18:12 WIB

MENGUKIR PRESTASI, MENEMBUS BATAS: SUKSES PENYELENGGARAAN TKA PAKET C PKBM PRIMAGO INDONESIA TAHUN 2026

Berita Terbaru