Siaranjabodetabek.com – Bandung, 23 Januari 2024
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat kembali melakukan rekrutmen terbatas Tenaga Lapangan Terdepan Keluarga Berencana atau Teladan KB. Rekrutan anyar ini diproyeksikan mengisi kekosongan tenaga lini lapangan di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat akibat peralihan status kepegawaian dan meninggal dunia atau mengundurkan diri.
Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga DP3AKB Jawa Barat Iin Indasari menjelaskan, rekrutmen dilakukan melalui seleksi terbatas bagi Teladan KB tingkat kecamatan. Terbatas karena seleksi tidak dibuka untuk pelamar umum. Melainlan khusus bagi mereka yang tercatat sebagai Teladan KB aktif sampai Desember 2023. Itu pun terbatas bagi 15 kabupaten dan kota yang mengalami kekosongan.
Iin menjelaskan, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat mulai membentuk Teladan KB pada 2022. Mereka adalah tenaga lini lapangan berbasis masyarakat yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mendukung pencapaian pelaksanaan pengendalian penduduk, program keluarga berencana (KB), dan ketahanan keluarga di Jawa Barat. Pada awalnya Jawa Barat memiliki 646 Teladan KB, tersebar di 27 kabupaten dan kota se-Jawa Barat.
“Seiring dengan perkembanganya, jumlah Teladan KB mengalami penurunan di beberapa wilayah karena berbagai faktor, di antaranya meninggal dunia, mengundurkan diri, dan juga lulus menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Sampai akhir 2023 lalu jumlahnya menjadi 412 orang. Dari jumlah tersebut, ada 27 orang mengundurkan diri, sehingga Teladan KB menjadi 385 orang. Pengurangan jumlah tersebut berdampak pada berkurangnya Teladan KB Tingkat Kabupaten/Kota, dari berjumlah 21 orang menjadi sembilan orang,” terang Iin.
Iin menjelaskan, rekrutmen meliputi dua tahapan seleksi. Pertama seleksi substansi atau ujian tertulis, kedua seleksi wawancara. Pada tahap kedua ini, DP3AKB Jabar turut menggandeng sejumlah mitra strategis untuk menjadi tim pewawancara. Tim tersebut berasal dari Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat, Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).
“Seleksi ini bertujuan menciptakan kompetisi positif bagi Teladan KB, sehingga dapat meningkatkan kapasitas dalam kinerjanya. Khusus tahapan wawancara dilakukan untuk melakukan pendalaman sekaligus semacam validasi atas hasil tertulis yang dilaksanakan sebelumnya. Kami berharap Teladan KB tingkat kabupaten dan kota terpilih benar-benar yang terbaik, sehingga mampu meningkatkan kinerja Teladan KB secara keseluruhan,” harap Iin.
Lebih jauh Iin menjelaskan, pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan bagian internal dari pembangunan budaya, sosial, ekonomi bangsa yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu, harus mendapatkan perhatian khusus dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan.
Dia menegaskan, kondisi dan kualitas keluarga di Jawa Barat akan berkontribusi secara nyata terhadap kondisi keluarga di Indonesia. Sementara itu, kondisi saat ini menunjukkan masih besarnya berbagai masalah keluarga di Jawa Barat. Sebut saja misalnya perceraian, perkawinan usia anak, trafficking, kekerasan kepada perempuan dan Anak, angka kematian bayi, kesehatan ibu, jumlah anak banyak, dan dan lain-lain.
“Luasnya cakupan masalah kependudukan menyebabkan pembangunan kependudukan harus dilakukan secara lintas sektor dan lintas bidang. Oleh karenanya, dibutuhkan keselarasan dalam pembangunan kependudukan dan pembangunan ketahanan keluarga sebagai upaya pengendalian kependudukan, khususnya di Jawa Barat,” ungkap Iin.
Paradigma Baru Program KB
Sementara itu, Ketua IPKB Jawa Barat Najip Hendra SP yang menjadi salah satu pewawancara menilai pada umumnya seluruh kandidat memiliki rekam jejak memadai untuk menjadi motor penggerak di tingkat kabupaten dan kota. Sayangnya para kandidat belum mampu mengkonstruksi strategi di tingkat kabupaten dan kota. Mereka juga masih terjebak pada paradigma lama program KB yang berkutat pada aspek pengendalian penduduk.
“Pada saat wawancara terlihat jelas bahwa mereka masih terjebak pada pola pikir pelaku di lapangan. Ini bisa dimengerti karena mereka bergerak di lapangan, dari desa ke desa atau dari posyandu ke posyandu. Ini patut menjadi catatan khusus karena kelak mereka bertugas di level kabupaten dan kota. Mitra kerjanya bukan lagi pos KB atau bidan desa dan kepala desa, melainkan organisasi perangkat daerah lain dan unsur masyarakat serta potensi kolaborasi lainnya,” ungkap Najip.
Najip juga menyoroti para kandidat belum beranjak dari paradigma pengendalian penduduk melalui pembatasan kelahiran. Padahal, program KB itu sendiri sudah bertransformasi menjadi Bangga Kencana, di mana pembangunan keluarga menjadi arus utama. Belum lagi sejumlah program unggulan milik Pemdaprov Jawa Barat yang menjadi tanggung jawab mereka.
“Program-program rebranding seperti Sekoper Cinta, Stopan Jabar, Ngabaso, Kota dan Kabupaten Layak Anak, dan lain-lain merupakan garapan mereka. Teladan KB harus meningkatkan kapasitas dirinya agar program-program utama penopang visi dan misi Jawa Barat tersebut bisa diwujudkan,” pungkas Najip.
