siaranjabodetabek.com, Cilodong – Pengurus Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Kecamatan Cilodong Kota Depok, periode 2021-2026 dilantik Kamis, (23/12/2021) di aula kantor Kecamatan Cilodong Kota Depok. Siap mengemban amanah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang.
Turut hadir perwakilan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemkot Depok, Camat dan Lurah, Ketua FPK Kota Depok E Manisah Boy, Ketua FPK Kecamatan Cilodong Nur Mukhowif dan jajaran pengurus FPK Kecamatan Cilodong.
Camat Cilodong Supomo, berharap keberadaan FPK Cilodong dapat mendukung program-program kerja Kesbangpol Kota Depok dan khususnya Kecamatan Cilodong.
Pemerintah menyadari, sambung Supomo, bangsa Indonesia yang multikultural dan terdiri atas berbagai suku, ras, dan etnis, dengan berbagai latar belakang budaya, adat istiadat dan agama sangat berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan, serta keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Di sinilah peranan FPK, turut menyokong program dan menjalin sinergitas dengan Kecamatan demi terwujudnya kerukunan dan kedamaian di wilayahnya,” ucap Supomo.
Dia menerangkan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan.
“Pembentukan FPK dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemda, serta memiliki hubungan yang bersifat konsultatif,” tegasnya.
Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah mengamanatkan Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang dibentuk di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan desa/Kelurahan.
“Pembauran Kebangsaan merupakan proses penting yang dapat meningkatkan kesadaran dan perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka pemantapan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.
Sementara itu Ketua FPK Kecamatan Cilodong Nur Mukhowif mengatakan, keberadaan FPK tertuang dalam Tap MPR/No.V/tahun 2000 Permendagri Surat Keputusan/SK No 34 Tahun 2006 dan SK Gubernur Jawa Barat No 90 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembauran Kebangsaan dan Perwal No 62 Tahun, 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan, di mana tugas dan tupoksi yang diberikan negara kepada FPK adalah menjaring aspirasi Masyarakat dibidang Pembauran Kebangsaan.
“FPK juga menyelengarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi Pembauran Kebangsaan, pemuka adat, suku, dan tokoh masyarakat. Kami FPK juga diberikan kesempatan menyelenggarakan Sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan,” kata Nur Mukhowif, Kamis (23/12/2021) usai di Lantik.
Nur melanjutkan, FPK juga merumuskan, merekomendasikan Aspirasi dari masyarakat kepada Camat dan Lurah sebagai bahan Pertimbangan dalam menyusun penyusunan Kebijakan Pembauran Kebangsaan.
Ditempat yang sama, Ketua FPK Tingkat Kota Depok, E. Manisah Boy dalam memaparkan FPK adalah Organisasi Mandatori yang lahir dari Permen, no 34, Tahun 2006 yang isinya tentang pedoman penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di daerah.
“Dalam rangka penyelenggaraan perlu didukung oleh masyarakat dan Pemerintah. Apalagi sekarang Sudah turun Perwa (Peraturan Walikota) Depok No 62 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan,” tutur pria yang akrab disapa Baba Entong ini. (Adi).
