Siaranjabodetabek.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berencana berencana untuk membangun jalan layang (Flyover) di Jalan Margonda Raya dan Jalan Juanda pada tahun depan, sebagai upaya dalam mengentaskan kemacetan yang kerap terjadi.
Dana proyek tersebut menggunakan pinjaman daerah yang ditaksir mencapai Rp275 miliar. Bekerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), dibawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Dadang Wihana menyampaikan, untuk pembangunan flyover Margonda-Juanda, mekanismenya diawali dari perencanaan untuk mengindentifikasi terkait dengan ruas jalan atau titik simpang kemacetan lalu lintas.
“Di dalam program unggulan, juga ada penataan kemacetan lalu lintas dan transportasi terintegrasi. Banyak sekali titik-titik kemacetan kita. Maka, Jalan Margonda itu level of service nya itu di grade E hampir stuck, apalagi kalau weekend,” tutur Dadang Wihana kepada wartawan.
Oleh karena itu, salah satu alternatif tindakan yang dilakukan adalah di simpang Juanda, opsinya dengan meningkatkan kapasitas jalan dengan pembangunan flyover.
“Kajian teknis dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) terkait dengan alternatif-alternatif flyover, sehingga munculah opsi membangun flyover utara-selatan dan satu kaki flyover ke Jalan Juanda. Itu untuk mereduksi kemacetan,” jelasnya.
“Lalu selanjutnya, dari sisi pembiayaan dilakukan kajian awal oleh Dinas PUPR dengan konstruksi flyover, itu kajian awalnya munculah angka. Sehingga itulah yang dijadikan rujukan awal dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah,” tambahnya.
Dadang juga mengungkapkan, banyak alternatif pembiayaan pendanaan kreatif yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Bisa oleh KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), atau melalui pinjaman daerah.
“Melihat pengalaman dari banyak daerah seperti Surabaya, Badung Bali, Kabupaten Tasik, dan beberapa kabupaten/kota yang saat ini menggunakan mekanisme pinjaman daerah untuk infrastruktur, artinya kita juga bisa melalui pinjaman daerah,” ujar Dadang Wihana.
Dengan memperhatikan kapasitas fiskal yang dimiliki Pemkot Depok serta tenor yang akan diambil, Dadang memaparkan, maka pihaknya akan mengambil opsi pembiayaan melalui pinjaman daerah, yang rencananya akan bekerjasama dengan PT SMI dibawah naungan Kementerian Keuangan.
“Jadi bunganya relatif rendah, karena dia kan LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank). Bunganya itu antara 5,8 hingga 6 persen, dan fiskalnya itu sanggup untuk membayar hutang tersebut karena kita pun sebetulnya alokasi yang bisa digunakan itu cukup besar. Namun kita juga harus memperhatikan kemampuan fiskal kita. Itulah yang menjadi pertimbangan kita,” paparnya.
“Mengapa demikian? karena di infrastruktur itu nanti akan kita coba membangun flyover untuk mereduksi kemacetan, di samping itu juga kita akan menata Jalan Raya Sawangan,” lanjut Dadang.
Dirinya menambahkan, rencananya Pemkot Depok akan mengambil tenor lima tahun, dan hal ini dipastikan tak akan mengganggu APBD Kota Depok.
“Ya sebetulnya kami itu rencana ambil tenor lima tahun sesuai dalam masa jabatan. Kita pastikan ini tak akan berdampak serius atau mengganggu APBD. Ini sudah kita perhitungkan, karena ini kan untuk belanja infrastruktur,” kata Dadang.
“Makanya agar ini simultan dan pembangunan berjalan, kita menggunakan alternatif pembiayaan pinjaman daerah. Untuk kajian awal itu anggarannya Rp275 miliar,” tandasnya.
